TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_ABSTRACT.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (409kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (394kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (419kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (460kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (222kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-32282-200111100131_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (352kB)
Abstract
Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Remisi diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali, termasuk narapidana korupsi dengan menambahkan syarat tambahan berupa membayar denda sesuai putusan pengadilan dan mau bekerja sama dengan negara untuk mengungkap kasus korupsi. Pemberian remisi kepada narapidana korupsi dengan penambahan syarat tersebut di atas diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai tujuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemberian remisi kepada narapidana korupsi telah memenuhi tujuan hukum.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan analisa bahan dengan mengidentifikasikan, menelaah, menemukan makna dan relevansi dengan penelitian.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi belum memenuhi tujuan hukum, baik tujuan kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan. Belum terpenuhinya tujuan hukum berupa kepastian hukum terdapat pada adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai klasifikasi pemberian remisi kepada narapidana. Dalam perspektif keadilan pemberian syarat tambahan kepada narapidana korupsi berupa membayar uang denda dan bekerja sama dengan negara untuk membongkar kasus korupsi belum mencerminkan rasa keadilan. Dalam perspektif kemanfaatan, dari tujuan pemidanaan sebagai pencegah kejahatan di masa depan, pemberian remisi tidak memberikan kemanfaatan dan justru malah memberikan peluang kepada pejabat untuk dijadikan instrumen kekuasaan pribadi, dari sisi masyarakat tidak akan takut kepada hukum dan sistem hukum untuk melakukan korupsi.rnKata kunci: Evaluasi Remisi-Narapidana Korupsi-Tujuan Hukum.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM TRI WULANDARI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Evaluasi Remisi-Narapidana Korupsi-Tujuan Hukum. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 21:24 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:25 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/34656 |
