PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Paulus Tanos)

Dalam konteks internasional, untuk melawan tindak pidana korupsi sebagian besar negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya melalui kerja sama internasional di berbagai forum salah satunya yakni melibatkan perjanjian ekstradisi. Indonesia dan Singapura telah memiliki perjanjian ekstradisi yang menjadi titik balik dalam penegakan hukum internasional, terutama terkait penanganan kasus korupsi. Karena selama ini diketahui bahwa Singapura menjadi tempat pelarian para koruptor Indonesia, karena letak geografisnya dan adanya kebijakan bebas visa. Sejak diberlakukan perjanjian hingga saat ini belum terdapat buronan korupsi yang dikabulkan ekstradisinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi Paulus Tanos.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier kemudian dilakukan analisa bahan dengan mengidentifikasi, menelaah, menemukan makna dan relevansi dengan penelitian.rnHasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat kendala berupa perbedaan konsep definisi terkait tindak pidana korupsi itu sendiri. Untuk itu sebaiknya dilakukan upaya untuk menyelaraskan definisi tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan melalui dialog hukum bilateral.rnrnKata Kunci: Perjanjian Internasional, Perjanjian Ekstradisi, Tindak Pidana Korupsi