ANALISIS PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMBUBARAN TERHADAP PARTAI POLITIK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Keberadaan partai politik merupakan menivestasi dari hak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sehingga keberadaan partai
politik dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945. Namun sejalan dengan perkembangan tatanan demokrasi pasca
reformasi keberadaan partai politik yang semestinya digunakan sebagai wadah
penyalur aspirasi masyarakat banyak malah dijadikan sebagai wadah untuk mencari
keuntungan pribadi atau golongan dengan cara melanggar hukum, seperti tindak
pidana korupsi. Kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia menjadi ancaman
serius bagi moral bangsa, apalagi kasus korupsi saat ini banyak sekali dilakukan
oleh kader partai politik yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan baik di
parlemen maupun di eksekutif. Banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus
korupsi melahirkan wacana baru terkait dengan pemberian sanksi berupa
pembubaran terhadap partai poitik yang terlibat tindak pidana korupsi.
Pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi, sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kasus korupsi yang banyak
menyeret kader partai politik selalu dibantah oleh partai politik dengan dalih bahwa
tindakan tersebut merupakan tindakan personal atau individual dan bukan
merupakan tindakan partai politik secara kelembagaan. Apalagi apabila mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alasan permohonan
pembubaran partai politik hanya terbatas pada persoalan ideologi dan dasar negara
saja. Hal tersebut jelas menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk memberantas
korupsi di Indonsia.