PENEMBAKAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DENGAN ALASAN KEADAAN LUAR BIASA YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 47 AYAT 2 (a) PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2009

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polisi melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur: “kepentingan umum aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Berdasarkan asas proporsionalitas dalam pencegahan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada waktu yang ditentukan oleh kepolisian negara dalam menangani kasus individu. Dalam penulisan ini penulis mengangkat permasalahan penembakan oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pasal 47 peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2009 (analisa kasus penembakan laskar FPI )
Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hokum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah Undang-undang, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran anggota kepolisian apabila tidak ada alas an yang menghapuskan maka dapat dijatuhi hukuman.