PROBLEM HUKUM PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Paska reformasi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tidak cukup membaik. Pelanggan hak asasi manusia tidak hanya menyasar korban tetapi juga menyarasar Pembela Ham. Semakin banyaknya pelanggaran terhadap pembela Ham, mendasari Komnas ham untuk membuat peraturan Komnas ham nmomor 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan bagi Pembela ham. Namun, peraturan tersebut tidak dilandasi dengan kewenangan Komnas Ham. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu kiranya dilakukan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan Komnas Ham Nomor 5 tahun 2015 yang mengatur Perlindungan Hukum bagi Pembela Ham dan konsep pengaturan perlindungan Pembela Ham dimasa mendatang.
Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif (Normative legal research) dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konsep. Hasil Penelitian Peraturan Komnas HAM tentang Prosedur Perlindungan Pembela Ham tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, dikerenakan perkom tersebut tidak dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk tidak berdasarkan oleh kewenangan dari Komnas HAM sendiri. Adanya ketidak jelasan bentuk perlindungan dalam Peraturan Komnas HAM tentang Prosedur Perlindungan Pembela Ham karena hanya memberikan rekomendasi kepada Lembaga lain untuk memberikan perlindungan. Perlindungan atas Pembela HAM sangat penting. Sehingga perlu ada peraturan perundang-undangn yang mengatur terkait hal tersebut. Maka di masa yang akan datang Perlindungan Pembela HAM harus diatur di dalam Undang-undang. Bentuk Perlindungan terhadap Pembela HAM di masa yanga akan datang dapat berupa : Perlindungan Fisik, Perlindungan hukum, Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial, dan Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi.