PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENSIUNAN PEGAWAI PDAM PAMEKASAN ATAS SELISIH PEMBAYARAN DANA PENSIUN

Hak pensiun merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Namun dalam praktiknya, 17 pensiunan PDAM Pamekasan yang terdaftar sebagai peserta Dapenma Pamsi hanya menerima manfaat pensiun sekitar Rp600.000,00 per bulan, jauh di bawah perhitungan formula Pensiun Normal yang seharusnya berlaku. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: apakah selisih pembayaran tersebut sudah tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pensiunan.rnPenelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, UU Dana Pensiun, PP Nomor 45 Tahun 2015, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2023, Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2025, serta Peraturan Dana Pensiun Dapenma Pamsi Nomor 842.1/KEP.45-PDAM/2015. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum yang seharusnya berlaku.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa selisih pembayaran tepat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang membebani Dapenma Pamsi dan PDAM Pamekasan secara bersama-sama dan bertanggung renteng, karena kerugian yang dialami para pensiunan bersumber bukan sekadar dari kegagalan memenuhi prestasi yang diperjanjikan, melainkan dari perbuatan melanggar hukum yang berdiri sendiri, yaitu kelalaian Dapenma Pamsi dalam memverifikasi data kepesertaan dan kelalaian PDAM Pamekasan dalam melaporkan data Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) secara akurat. Kualifikasi ini tidak bergantung pada pembuktian hubungan kontraktual langsung maupun ada tidaknya novasi, sehingga menjadi dasar gugatan yang lebih kokoh dibandingkan konstruksi wanprestasi. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup perlindungan preventif berupa kewajiban verifikasi data dan pengawasan aktif OJK, serta perlindungan represif melalui gugatan perdata Nomor 25/Pdt.G/2025/PN.Pmk, tuntutan ganti rugi, sanksi administratif OJK, dan penyelesaian alternatif melalui mediasi atau LAPS.rnKata kunci: Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, PDAM Pamekasan, Dapenma Pamsi.