Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura

Sejak undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diberlakukan di Indonesia. Implementasi terkait penerepan undang-undang perkawinan di masyarakat kabupaten Bangkalan telah berlangsung, terutama yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pencatatan pernikahan dan usia minimum pernikahan. Faktor budaya, pendidikan, ekonomi, dan agama menjadi salah satu penyebab banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan yang masih berlangsung di bawah usia minimum pernikahan yang telah ditentukan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, studi dokumen dan wawancara sebagai pendekatan pengumpulan data. Teknik analitik deskriptif digunakan untuk analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana Kantor Urusan Agama telah meminimalisir kenaikan pernikahan dini. Dampak dari problematika ini akan dikaji dalam sejumlah isu penelitian, termasuk peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam mengurangi kasus pernikahan dini dengan memperhatikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan, dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan edukasi8 dan pemahaman hukum perkawinan