Analisis Pembentukan Peraturan Bupati sebagai upaya Penguatan Konsep Delegated Legilation dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sebagai bentuk tugas pembantuan di daerah maka pemerintah daerah membentuk produk hukum daerah, salah satunya yakni Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) yang dalam hal ini merupakan Peraturan Bupati. Sesuai yang dilegitimasi pada Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dalam hal ini memerintahkan bahwasanya pembentukan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Peraturan Bupati merupakan peraturan pelaksana dari adanya Peraturan Daerah sehingga memunculkan konsep pendelegasian wewenangan antara Peraturan Daerah terhadap Peraturan Bupati tersebut. Dalam hal pembentukan peraturan bupati yang dibentuk tidak berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang lebih tinggi maka peraturan bupati tersebut mengalami kecacatan hukum secara formil sehingga memiliki dampak batal demi hukum. Untuk menjaga daripada eksistensi penyelenggaraan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan bupati yang dibentuk tanpa dasar perda adalah dengan cara melakukan sinkronisasi secara vertical dengan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) sebagai bentuk contoh (Sample), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata kunci: Sinkronisasi dan Harmonisasi, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.