STUDI KASUS PENGANGKATAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONEISA

ABSTRAK

Analisa pengangkatan kapolri oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berlatarbelakang pada inkonstitusionalitas yang membatasi hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang akan mengupas tuntas tentang apakah pengaturan pengangkatan kapolri menurut peraturan perundang-undangan merupakan hak prerogratif presiden. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kapolri menurut peraturan perundang-undangan beserta implementasinya di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu kajian yang bertujuan mempelajari penerapan aturan atau norma dalam hukum positif.
Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan sejarah (historical approach) bahwa pendekatan ini “dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi” dan pendekatan sejarah dipergunakan untuk menganalisis pengaturan yang melatarbelakangi persetujuan DPR dalam tindakan presiden dalam pengangkatan kapolri. Dalam peneitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, sistem presiden sial dan mekanisme check and balances dipergunkan dalam penelitian ini.
Hak prerogratif presiden dalam pengangkatan kapaolri dibagi dengan DPR. Hak ini merupakan kekuasaan konstitusional yang berprinsip pemerintahan terbatas, dan tujuannya untuk menggunakan kekuasaan konstitusional secara tepat, adil, dan sah. Alat yang digunakan adalah check and balances. Sebaiknya, misalkan jika presiden joko widodo ingin membatalkan pelantikan, presiden harus mengangkatnya terlebih dahulu, baru kemudian mencopotnya

Kata kunci : hak prerogratif, kapolri, presiden.