URGENSI PENETAPAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT.VISION LAND SEMARANG

Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesehajteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun belakangan ini sering terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup yang yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan usaha maupun korporasi, bahkan korporasi melakukan kerusakan dan pencemaran yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang perseorangan. Seperti halnya pada putusan No.62/Pid.sus/2013/PN.Ung, dimana dalam putusaan ini direksinya yang dijatuhi pidana dan dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atas pembuangan limbag B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Maka dari itu penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai apakah pada putusan No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung PT.Vision Land Semarang tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan dalam pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan undanag-undang dan dimana untuk metode pengumpulan data yang menggunakan bahan hokum primer berupa studi bahan pustaka yang nantinya data tersebut akan dianalisis dan diteruskan sebagai data yang akan menunjang penelitian ini.
Berdasarkan hasil pembahasan, dimana korporasi sendiri merupakan legal person maka dalam hal ini pertanggunggjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi karena jika general managernya yang dipidana maka yang terjadi bukan lagi lelgal person tetapi sudah menjadi personal crime. Maka berdasarkan hal tersbut korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.
Dimana dalam putusan No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung telah menjatuhkan putusan terhadap General Manager dari PT.Vision Land Semarang Dan jika dilihat dari landasan teori yang telah jelaskan maka dengan itu korporasi pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, itu semua tergantung bagaimana penegak hukum menangani kasus korporasi, dan semuanya bergantung pada putusan hakim untuk hasil akhirnya.