Analis legal reasoning putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif UUD 1945

Berdasarkan latar belakang, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun, berlaku mulai Pemilu 2029. Putusan tersebut lahir atas permohonan Yayasan Perludem yang menguji konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) mengenai prinsip periodisasi pemilu lima tahunan, serta mengkaji metode interpretasi yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dimaksud.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (doctrinal approach). Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 bersifat kondisional dan progresif, namun berpotensi bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 apabila diimplementasikan tanpa pengaturan transisi yang memadai, mengingat pemilihan anggota DPRD yang digeser ke tahun 2031 berimplikasi pada masa jabatan yang melebihi periodisasi konstitusional lima tahunan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan metode interpretasi secara integratif, meliputi interpretasi teleologis, sistematis, evolusioner (living constitution), dan komparatif. Putusan ini juga menandai transformasi peran MK dari negative legislator menjadi positive legislator yang dinilai melampaui batas kewenangan konstitusional. Kepastian hukum dan kualitas demokrasi yang diharapkan dari putusan ini hanya dapat terwujud apabila Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi legislatif yang komprehensif sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.