Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang paling rendah dan memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proses sosial di masyarakat, karena langsung berdekatan dengan masyarakat sehingga diharapkan dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana implementasi BPD dan hambatan apa yang dialami dalam penyelenggaraannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empirisl, penelitian yang dipimpin dengan keadaan asli masyarakat atau iklim daerah setempat dengan harapan dan motivasi di balik penemuan realitas kemudian, pada saat itu menuju bukti yang dapat dikenali dan pada akhirnya menuju pemikiran kritis.Iimplementasi diarahkan pada suatu tindakan, aktivitas, aktivitas atau komponen dari suatu kerangka kerja yang disusun dan diselesaikan benar-benar bergantung pada aturan baku tertentu untuk mencapai suatu tujuan tindakan. Hasil penelitian ini yaitu, BPD Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan melakukan pengawasan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama dengan Kepala Desa, dan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Hambatan yang dialami oleh BPD sumber daya manusia dari segi kapasitasnya dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan fungsi BPD dan pendukungnya adalah anggota BPD memiliki semangat kerja yang tinggi, cita-cita, motivasi, dan disiplin serta adanya program kapasitas untuk anggota BPD.