Analisis Implementasi Kebijakan Pemda Kota Pasuruan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perda No.02 Tahun 2013 Perspektif Maslahah

Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang PKL, hanya diperkuat dengan adamya Peraturan Daerah salah satunya Perda Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan tersebut diharap PKL bisa tertata dengan rapi, akan tetapi masih ada PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar, dan alun-alun yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi keindahan kota. Padahal dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Pasal 28 telah jelaskan bahwa PKL dilarang berjualan di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Tinjauan Mas}lah}ah terhadap Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. metode yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti. Dengan mecari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada Sebagian besar data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur yang berkaitan dengan PKL.rnHasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagian sudah terealisasikan hal ini dibuktikan dengan PKL sudah menempati lokasi yang disediakan dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu para PKL sudah mengetahui penetapan Perda. Namun masih ada PKL yang melanggar peraturan. Ditinjau dari mas}lah}ah dari sudut pandang Pemerintah terhadap implementasi Peraturan Daerah termasuk mas{lah}ah h}a>jiyyah dan dari sisi PKL juga termasuk dalam mas{lah}ah h}a>jiyyah. Karena untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Jadi dari tingkatan makna mas{lah}ah h}a>jiyyah lebih diutamakan daripada mas{lah}ah tah}si>niyyah. Karena jika mas{lah}ah h}ajiyyah tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan mas{lah}ah tah}si>niyyah hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.