Pengabaian Ajaran Penyertaan Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk.

Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dinyatakan demikian karena untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang ke persidangan sangat sulit, biasanya pelaku kejahatan tersebut melibatkan orang lain atau instansi/lembaga, sehingga kejahatan tersebut dapat berjalan secara terorganisir dan terencana dengan baik. Pada penelitian ini menganalisis sebuah kasus pada Putusan Pengadilan Negri Pamekasan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk. Dalam putusan tersebut terdapat dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya menetapkan pelaku tindak pidana kepada seseorang yang bernama Nahrawi, padahal dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negri secara ilegal sebagaimana pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk Nahrawi melibatkan orang lain. Sehingga untuk menjerat para pelaku kejahatan tersebut seharusnya menggunakan ajaran penyertaan.

Pada penelitian ini digunakanlah jenis penelitian hukum normatif dengan disertai penelitian lapangan di kejaksaan negri Pamekasan sebagai data penunjang penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lalu dikaitkan dengan objek yang diteliti. Tujuan dilakukanya hal demikian adalah untuk menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan (das sollen) dan menjadikanya perbandingan dengan kondisi hukum dalam keadaan yang nyata (das sein).Untuk menjawab isu yang dihadapi pada skripsi ini, maka digunakanlah teori atau ajaran penyertaan sebagai pisau analisis. Analisis dilakukan dengan membaca secara cermat Putusan Hakim yang menilai fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan kemudian dijelaskan ke dalam pembuktian dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan.