PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN GRESIK

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan diterapkan. Perlindungan hukum mencangkup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha. Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik. Perlindungan hukum juga dimaksudkan agar menjamin terhindarnya dari segala bentuk semena-mena aparat negara terkait. Keberadaan usaha kecil seperti pedagang kaki lima juga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum agar usaha dijalankan dapat berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkat pendapatan dari segi ekonomi. Penataan dalam sebuah kawasan sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan kerapian, kebersihan dan kenyamanan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Normatif dilakukan dengan pendekatan peraturan daerah dan Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisa normatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Pedagang kaki lima biasa disingat PKL adalah mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan atau di trotoar dengan modal sedikit. Mereka menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Keberadaan Pedagang kaki lima mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Pedagang kaki lima juga dapat membantu mengurangi pengangguran. Namun Pedagang kaki lima sangat mengganggu pengguna jalan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terhadap kebijakan dilakukan pemerintah menyimpukan bahwa informasi dari Dinas Pasar tidak lancar, informasi disampaikan tidak jelas, informasi disampaikan secara tidak konsisten, surat edaran belum diedarkan, pemberian peringatan belum diberikan, tindakan penggusuran jarang dilakukan. keempat Adapun manfaat kebijakan akan dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih dianggap kurang bisa dirasakan baik itu manfaat langsung, manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjan

Kata kunci : penataan- pedagang kaki lima- peraturan daerah no 7 tahun 2013 dikabupaten gresik