PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN SUMENEP MELALUI TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN

Kabupaten Sumenep memiliki potensi pertambangan batuan yang besar,rndengan sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi 17,04 persen terhadaprnstruktur perekonomian daerah pada tahun 2024. Namun, sekitar 206 pelaku usaharnpertambangan beroperasi tanpa izin, menimbulkan kerugian nyata bagirnmasyarakat sekitar kawasan tambang. Penelitian ini mengkaji dua persoalanrnpokok: bagaimana praktik pengelolaan pertambangan batuan di KabupatenrnSumenep yang menimbulkan kerugian terhadap hak masyarakat, dan bagaimanarnbentuk perlindungan hukumnya melalui tianggung jawab keperdataan.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatanrnfakta (fact approach). Data primer diperoleh melalui wawancara denganrnmasyarakat terdampak, perangkat desa, dan instansi terkait di lima desa lokasirnpenelitian, yaitu Desa Batuputih Daya, Desa Sergeng, Desa Batuan, DesarnKasengan, dan Desa Kebunagung.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tahapan kegiatanrnpertambangan batuan dalam Pasal 86A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahunrn2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran terhadap hakrnmasyarakat berlangsung melalui tiga tahap operasional dengan peran yangrnberbeda. Tahap perencanaan merupakan tahap lahirnya sifat melawan hukum,rnyaitu pemilihan lokasi di kawasan lindung dan resapan air yang bertentanganrndengan rencana tata ruang wilayah dan diambil tanpa pelibatan masyarakat,rnsehingga melanggar hak masyarakat atas partisipasi dalam pengelolaanrnlingkungan hidup sekaligus menentukan risiko bagi tahap berikutnya. Tahaprnpenambangan merupakan tahap materialisasi kerugian berupa kerusakan fisikrnrumah warga, longsor, dan polusi udara, sehingga melanggar hak atasrnperlindungan harta benda dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.rnTahap pengangkutan menimbulkan kerusakan jalan dan polusi debu yangrnbertentangan dengan asas pencemar membayar. Adapun bentuk perlindunganrnhukumnya mencakup perlindungan preventif berupa urgensi pembentukanrnPeraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yangrnmenekankan pemulihan kerugian bagi masyarakat terdampak, serta perlindunganrnrepresif melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan gugatanrnkeperdataan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatarnjuncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danrnPengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomorrn3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.