TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARGA BINAAN MELAKUKAN PRAKTEK DAN PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI SESAMA JENIS DI LEMBAGA PEMASYARAATAN

ABSTRAK

Lembaga pemasayrakatan merupakan tempat bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, warga binaan dilakukan pembinaan di lembaga pemasayrakatan agar mampu kembali kepada masayrakat, namun tidak dipungkiri di dalam lembaga pemasayarakatan terjadi tindakan praktek prostitusi sesama jenis, hal ini diakibatkan warga binaan dalam hak biologis atau seksualnya Sehingga perlu melakukan tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayrakatan terkait khususnya terkait Pemberian hukuman disiplin yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarkataan yang memiliki kewenangan,yag telah melanggar dalam peraturan menteri hukum dan HAM dalam Pasal 4.
Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang tekait dengan sumber bahan hukum.adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemaasayrakatan.analisis bahan hukum dengan mengidentifikasikan sumber bahan hukum, Menginventarisasi bahan hukum Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif..
Petugas Pembinaan yang lalai dan memanfaatakan kewenagan dalam jabatan yang mengakibatkan terjadinya perilaku praktek prostitusi dan penggunnaan prostitusi sesama jenis yang dilakukan warga binaan dalam kajian ini yang mengakibatkan tidak diterapkan pemberian sanksi yang di jelaskan pada pasal 47 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarkatan. Sehingga peraturan menteri Hukum dan HAM tidak terealisasika ddengan baik dalam tata tertib dan juga pemberian cuti mengunjungi keluarga yang memiliki keterbatasan.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Prostitusi, Sesama Jenis, Hukuman Disiplin.