PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SELAMA PANDEMI COVID-19 MENURUT PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu bentuk tindak kejahatan luar biasa yang membawa dampak buruk bagi negara. salah satu dampak yang dapat terjadi ialah dibidang keuangan negara atau perekonomian negara. dengan adanya pandemi Covid-19, banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai peluang untuk melakukan korupsi. dimana biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat yang terdampak Covid-19 yang seharusnya disalurkan pada masyarakat namun disalahgunakan oleh pihak yang diberi wewenang untuk menyalurkan bantuan. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi berat pada pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 berupa pidana mati yang mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approuch) dan pendekatan secara konseptual (statute conceptual). Hasil penelitian ini dapat mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi saat pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pelaku korupsi, penjatuhan pidana mati