PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA

ABSTRAK

Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku. Upaya da-lam pencegahan dan penanganan pandemic ini diatur dalam ketentuan KUHP, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berakitan terse-but, dapat dilakukan sebuah penelitian mengenai bagaimanakah pertanggungjawa-ban pidana terhadap pelaku penolakan pemakaman jenazah Covid-19 berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan bagaimanakan penjatuhan pemidanaan ter-hadap pelaku penolakan pemakaman pasien jenazah Covid-19 di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus. Dengan mengolah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Serta menggunakan analisis yuridis kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masih diperlukannya penambahan ataupun pembaharuan aturan tersendiri pertanggungjawaban pidana terhadap pe-nolakan pemakaman jenazah pasien covid-19. Karena pada beberapa kasus yang terjadi tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama – sama atau kolektif. Pada dasarnya saat ini hanya merujuk pada ketentuan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Dimana tidak hanya pelaku utama yang dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya mengenai penyesuaian penjatuhan pemidanaan yang disesuaikan dengan Pasal yang dilanggar, baik dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP (Undang – Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang – Undang Wa-bah Menular).. Karena unsur – unsur kesalahnnya telah terbukti, agar memberikan efek jera bagi para pelaku.

Kata Kunci: Covid-19, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan.