Sosialisasi Program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pelaku Pernikahan Dini.

Di Indonesia memiliki beberapa masalah sosial, hal ini terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yakni Kabupaten Bangkalan. Adapun masalah sosial yang terjadi seperti masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kejahatan, ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sosialisasi program dan hambatan pada DKBP3A Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dan menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah DKBP3A Kabupaten Bangkalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Serta teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori penilaian sosial (social judgment) yang dikembangkan oleh Hovland and Sherif.rnHasil penelitian menunjukkan terdapat sosialisasi program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini yaitu melalui Sosialisasi Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak, Penyuluhan Bimbingan Perkawinan, Insan GenRe, Forum Anak Nasional Bangkalan, Penyuluhan Kaukus Perempuan Desa, Sekolah Perempuan, dan Sekolah Orang Tua Hebat, terdapat juga hambatan yang mana terdapat hambatan anggaran, hambatan geografis dan hambatan keterbukaan masyarakat dalam menerima program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ditemukan solusi untuk mengatasi hambatan anggaran, hambatan geografis dan hambatan keterbukaan masyarakat dalam menerima program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu dengan melatih tenaga lini paling bawah yaitu kaderkader desa, adanya balai penyuluhan dan keterbukaan instansi dalam menerima laporan dan pengaduan.