PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK
Perubahan suatu kepemimpinan dalam negara demokrasi harus melibatkan seluruh rakyatnya untuk turut serta menentukan pemimpin dan perwakilannya dalam pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengontrol pemimpin negara terpilih. Perubahan kepemimpinan tersebut dikenal dengan Pemilihan Umum (PEMILU)
Banyaknya ditemukan tindak pidana pemilu pada masa pesta demokrasi seperti yang diutarakan oleh kepolisian pada pesta demokrasi terakhir (2019), dengan hal itu penulis akan meneliti tentang pertanggung jawaban pidana pemilu, dan signifikannya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pidana pemilu penulis memfokuskan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dengan judul skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Umum” yang memiliki rumusan masalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap bakal calon yang memalsukan dokumen.
Berdasarkan undang-undang yang berkaitan pemalsuan dokumen dalam kepentingan pemilu merupakan tindak pidana khusus yang mana pelaku dapat diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pemalsuan Dokumen.