DAMPAK LINGKUNGAN ATAS DEKRIMINALISASI TERHADAP PENCURIAN KAYU YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SEKITAR HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ABSTRAK
Perubahan yang mana adanya perubahan pengurangan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian hasil hutan kayu terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus atau dengan kata lain masyarakat sekitar hutan. Seyogianya hal tersebut malah menimbulkan celah untuk terjadinya peningkatan angka perusakan hutan dan penurunan kondisi kelestarian lingkungan hutan akibat dari pencurian yang dilakukan tanpa adanya tindakan yang memberikan efek jera terhadap pelaku.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah statute approach artinya pendekatan yang memandang peraturan perundang-udangan. Objek kajian berupa bahan hukum primer yakni mentelaah beberapa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder hasil penelitian yakni buku, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah, bahan hukum sekunder yakni kamus hukum, ensiklopedia, pengumpula bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui media online internet. Analisa bahan hukum deskriptif.
Terdapat ketidaktepatan perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 17A yang merumuskan sanksi administratif dapat dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di hutan apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan d dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perbuatan tersebut dilakukan selama minimal 5 (lima) tahun.

Kata Kunci: Pencurian kayu- sanksi administratif- masyarakat sekitar hutan