PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI COMBANTANT MENURUT KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949

Perekrturan anak menjadi kombatan merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu Prinsip Pembeda, yang mana prinsip ini pada dasarnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kombatan adalah orang yang boleh diperangi antara lain adalah Angkatan bersenjata suatu negara, sedangkan non-kombatan adalah orang yang tidak boleh dan harus dilindungi pada saat konflik bersenjata terjadi. Perekrutan anak ini sanagat menganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara mental ataupun psikisnya karena mereka akan di doktrin oleh hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seperi membunuh. Peran negara dalam hal ini sangatlah penting untuk memastikan anak tidak terlibat dalam konflik sebab jika anak sampai terlibat banyak sekali hak yang hilang antaralain, hak Pendidikan, hak bermain, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berkumpul bersama keluarganya. Serta peran hubungan internasional antar negara harus lebih aktif untuk memastikan agar tidak terjadi konflik
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normative dengan melihat dan menganalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada seperti undang-undang dan instrument internasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (state approach) yang berkaitan.
Hasil dari penelitian ini adalah seorang anak dapat dikatakan menjadi seorang kombatan apabila persyaratan nya dapat terpenuhi, mereka yang menjadi kombatan nantinya harus diperlakukan sebagaimana ia seorang anak salah satunya adalah tidak diperbolehkan satu sel dengan orang dewasa kecuali apabila mereka masih satu keluarga. Perekrutan anak sangat bertentangan dengan prinsip pembeda yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Protokol Tambahan Tahun 2000 tentang Armed Conflict the Convention on the Right of the Child telah dijelaskan dalam pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 bahwa negara berkewajiban menjamin anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Oleh karena itu negara memiliki tanggungjawab besar dalam hal perlindungan anak atau bahkan ketika anak menjadi kombantan, negara dapat melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadinya perekrutan ini namun jika sudah terlanjur terjadi negara harus bertanggungjawab baik secara fisik maupun psikis anak.