Ketidakjelasan Mekanisme Izin Terkait dengan Pemberian Izin Dilakukannya Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa karena
dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini yang dapat mengakibatkan kerugian
keuangan negara, perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan
nasional. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas
tindak pidana ini, salah satunya mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang
banyak menuai kontroversi dikalangan ahli maupun masyarakat. Hal ini
disebabkan karena dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan,
salah satu perubahan tersebut adanya Dewan Pengawas yang dapat berpotensi
menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
karena untuk melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan harus ada izin
terlebih dahulu dari Dewan Pengawas, dan juga belum adanya peraturan lebih
lanjut yang mengatur mengenai kriteria pemberian izin oleh Dewan Pengawas.
Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kriteria
pemberian izin penggeledahan, penyadapan dan penyitaan dari Dewan Pengawas
terkait penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk
mengetahui ada tidaknya hambatan dalam penyidikan yang dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif doktrinal. Adapun pendekatan yang diambil ialah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
Approach). Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya pengaturan lebih lanjut
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun peraturan lainnya
mengenai kriteria ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk
mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, hal ini tentunya dapat mengakibatkan
ketidak pastian hukum. Dengan adanya pengajuan izin tersebut nantinya dapat
berakibat terhambatnya penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.