ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN MENYEBABKAN KEBAKARAN HUTAN (Studi Kasus Nomor : 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw)

ABSTRAK

Pada sekitar bulan oktober 2019 telah terjadi tindak pidana kelalaian oleh
Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (Alm). Dalam hal ini tindak pidana
tersebut dilakukan dengan cara meyuruh saksi mudenan untuk membersihkan
lahan Rehabilitasi Hutan Lindung di petak 87 luas 0,5 Ha Kab. Bondowoso
dengan cara dibakar sedikit demi sedikit, Berdasarkan putusan tersebut
Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (Alm) telah terbukti secara sah
melakukan suatu tindak pidana orang karena kelalaiannya menyebabkan
pembakaran hutan.
Unsur kelalaian yang dimaksud yaitu Muhammad Zaman selaku ketua dari
KSU Jaya Bersama harus bertanggung jawab apabila ada unsur kesalahan yang
dilakukan oleh KSU Jaya Bersama. Muhammad Zaman selaku pengurus
dinyatakan secara jelas kurang perhatian terhadap kebakaran hutan yang terjadi,
Sehingga menyebabkan anggotanya dapat melakukan pembakaran hutan. Dalam
kasus ini yang menjadi tolak ukur adalah unsur kelalaian dan orang yang
menyuruh melakukan dalam penafsiran maupun pendapat hakim saja.
Dalam mencari dasar pembenaran pidana pada suatu tujuan yang sifatnya
umum, gunanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia yang
oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk
menentukan dan menetapkan batas-batas kepentingan hukum yang dimiliki oleh
satu orang dengan orang lain.
Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbagan hakim dalam memutus kasus
tindak pidana tersebut tidak tepat,Terdapat ketidak tepatan hakim dalam
memberikan pertimbangan, menggabungkan tindak pidana sebagai individu
(orang) dengan tanggungjawaban pengurus (korporasi) serta peneraan hukum
acara yang kurang maksimal, tidak diperoleh fakta hukum yang meyakinkan
terdakwa melakukan tidak pidana sebagai orang yang menyuruh melakukan
pembakaran hutan sehingga tidak dapat dikatakan lalai sebangai individu (orang)
yang kemudian hakim perlu mempertimbangkan peraturan mahkamah agung
nomor 13 tahun 2016 tentang tata cata penanganan perkara tindak pidana
korporasi.
Kata Kunci: Tindak pidana kelalaian - pertimbangan hakim – kehutanan korporasi