KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TENTANG PENYIMPANGAN DISTRIBUSI ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengatur kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpunan serta pendistribusian royalti, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakcukupan hukum pidana terhadap penyimpangan distribusi royalti yang dilakukan oleh LMK. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah terdapat penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam hak cipta musik di Indonesia; dan kedua, bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap penyimpangan distribusi royalti oleh LMK saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai adanya penyimpangan distribusi royalti oleh LMK masih memiliki kelemahan normatif karena hanya menyediakan sanksi administratif dan mekanisme mediasi tanpa adanya pengaturan pidana yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan formulasi tindak pidana guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak ekonomi pencipta serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia.