IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT DENGAN PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM SELAMA PROSES PERADILAN PIDANA DI WILAYAH KOTA SURABAYA (Studi di wilayah kota Surabaya)

ABSTRAK

Sejak Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Atau disingkat dengan Undang-Undang SPPA Permasalahan mengenai anak masih sangat banyak seperti pada permasalahan yang memprihatinkan ialah soal minimnya jumlah lembaga atau institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan terhadap anak. Serta mengenai Peraturan pelaksana pada Undang-Undang SPPA yang belum tersedia, dimana mengakibatkan permasalahan pada lembaga yang menangani kasus anak juga terbukti masih kurang efektif. Adapun rumusan masalah yang dikaji terhadap skripsi ini adalah Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait dengan Penahanan anak yang berkonflik hukum selama proses peradilan pidana di wilayah kota Surabaya
Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau bisa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi legal research , serta jenis sampling yang digunakan ialah metode purposive sampling dan berlokasi di Kota Surabaya (Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Surabaya). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penahanan anak selama proses peradilan pidana di Lembaga Kejaksaan terdapat persoalan mengenai tempat penahanan yang masih kurang terutama untuk tahanan anak wanita. Sementara di Lembaga pengadilan terdapat beberapa masalah terkait dengan masih adanya beberapa proses persidangan anak yang terlalu lama yang mengakibatkan waktu dalam penahanan anak juga semakin lama, faktor lain seperti pendampingan anak, dan kurangnya penerapan Keadilan Restoratif kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Penahanan, Anak Berkonflik Dengan Hukum, lembaga Kejaksaan dan Pengadilan