REKONSTRUKSI HUKUM PENILAIAN CACAT FORMAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PESERTA TENDER

Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, penilaian terhadap cacat formal dan cacat substansial dalam dokumen penawaran peserta tender masih menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan bagi peserta tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah tindakan Kelompok Kerja (Pokja) dalam mendiskualifikasi peserta tender dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta merumuskan rekonstruksi hukum terhadap penilaian cacat formal dan cacat substansial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Pokja tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tanggung jawab hukum dapat timbul apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, ketidakobjektifan, atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan kerugian bagi peserta tender. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan pengaturan mengenai batasan cacat formal dan cacat substansial sehingga diperlukan rekonstruksi hukum melalui penegasan klasifikasi kedua jenis cacat, penerapan prinsip proporsionalitas, serta penyusunan pedoman evaluasi yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.