PENERAPAN PRINSIP NON-INTERFENCE FIFA DAN ASAS TERITORIAL DALAM TINDAK KEKERASAN OLEH PEMAIN ASING

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kekerasan fisik (on-field violence) oleh pemain asing dalam sepak bola Indonesia yang kerap berlindung di balik otonomi olahraga (Lex Sportiva). Selama ini, terdapat ketidakharmonisan norma di mana kasus penganiayaan antarpemain asing diselesaikan absolut melalui yurisdiksi internal federasi (Komite Disiplin PSSI) berupa sanksi administratif minim. Kondisi ini mencederai asas equality before the law (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) karena penegakan hukum pidana nasional langsung diterapkan jika pelakunya pemain lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan serta analisis koherensi antara prinsip Non-Interference Statuta FIFA dengan Asas Teritorial hukum pidana nasional guna memformulasikan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi pemain asing.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum meliputi bahan primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan prinsip Non-Interference FIFA dan Asas Teritorial Aktif bersifat subordinat di bawah kedaulatan hukum penal negara (state penal sovereignty). Sebagai organisasi transnasional non-pemerintah, Koherensi regulasi internal FIFA tidak dapat menegasikan hukum publik (Lex Publica). Berdasarkan Asas Teritorial, status atlet asing tidak menghapus pidana penganiayaan di wilayah Indonesia. Koherensi hukum dicapai melalui parameter doktrin Volenti Non Fit Injuria. Kontak fisik merupakan pelanggaran disiplin murni jika terjadi dalam perebutan bola aktif (rules of the game). Sebaliknya, tindakan brutal yang disengaja dengan niat jahat (mens rea) saat posisi bola jauh (off-the-ball incident) harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana murni.