TINJAUAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN (Studi Putusan Nomor. 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel.)

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (Non-Consensual Intimate Content) merupakan bentuk kejahatan digital yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap privasi, martabat, serta kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., khususnya terkait penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menilai kerugian korban dari perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat karena karakter utama perbuatan Terdakwa terletak pada tindakan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan melalui media digital tanpa hak untuk tujuan komersial, bukan pada tindakan memproduksi materi pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Selain itu, pertimbangan hakim telah menunjukkan pengakuan terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana tersebut, namun perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal karena masih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa disertai pemulihan konkret bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan norma pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan karakter perbuatan yang terbukti, perlindungan terhadap korban masih memerlukan penguatan agar tidak hanya menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban secara nyata.