ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) DALAM UPAYA PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

ABSTRAK

Pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Derah merupakan wujuda dari penyelenggaraan negara dengan penganut sistem demokrasi yang mengedepankan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3). Segala pengaturan yang ada harus berdasarkan hukum karna Indonesia adalah Negara Hukum sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3).
Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Namun pada tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak seperti tahun- tahun sebelumnya, karena di tahun ini secara khusus Indonesia sedang dalam masa pandemi Covid-19 dan secara luas Covid-19 sudah menjadi wabah dunia saat ini. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang ditujukan untuk mengkaji asas-asas hukum, dan sestematika hukum. Pembahsan yang akan penulis uraikan adalah bagaimana pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi, serta teknik penyelenggaraanya, dengan tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi Covid-19 dan juga penererapan sanksi yang dilakukan dengan melakukan sinkrosinas dan perbandingani peraturan-peraturan yang ada pada hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pilkada