TANGGUNG JAWAB PRODUK PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kajian Di Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati)

ABSTRAK
Program sembako merupakan transformasi dari Program BPNT yang memberikan bantuan sosial dengan menggunakan konsep non tunai. KPM dengan menggunakan kartu ATM Kombo yang diberikan oleh Pemerintah melalui Bank Penyalur dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Dalam menyediakan bahan pangan e-Warong melakukan kerjasama dengan pihak pemasok. Hal tersebut, menimbulkan kompleksitas hubungan hukum antara pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing. Namun, dalam penyaluran program sembako di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati KPM ditemukan menerima bahan pangan yang cacat produk dan tidak terdapat identitas produk. Sehingga, KPM dalam posisi yang dirugikan dan tidak terlindunginya hak-haknya sebagai konsumen. KPM di Desa Ngablak kebingungan ketika kepada siapa pihak yang harus dimintai bentuk pertanggungjawaban. Karena, ketika KPM meminta bentuk pertanggungjawaban kepada e-Warong dan pemasok pada awalnya tidak terdapat kejelasan dan ganti kerugian dengan alasan kompleksitas hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam program sembako. Sehingga, mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak KPM yang dijamin oleh UUPK. Hal ini, menjadi menarik dikaji untuk mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban produk yang diberikan ketika KPM menerima bahan pangan yang cacat produk, ketidakjelasan informasi dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian digunakan berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa telah terjadi indikasi pelanggaran dalam penyaluran program sembako berupa temuan beras yang berkutu, kemasan beras yang polosan serta udang yang berbau tidak sedap. Apabila dilihat dari perspektif hukum perikatan, e-Warong yang bertanggungjawab karena, memiliki hubungan kontraktual secara langsung kepada KPM. Namun, dilihat alur penyaluran barang dan perspektif UUPK, pihak pemasok beras dan udang yang bertanggungjawab. Karena, sesuai fakta dilapangan e-Warong sebagai pihak yang menyalurkan bahan pangan dari pemasok tidak melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bahan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUPK. Di lapangan KPM telah menerima ganti kerugian dari pemasok beras namun, belum menerima ganti kerugian dari pihak pemasok udang. Berdasarkan persoalan tersebut, KPM dapat mengajukan gugatan konsumen secara kelompok dengan dasar PMH sesuai Pasal 1365 BW kepada peradilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) UUPK.
Kata Kunci : program sembako, tanggung jawab produk, perlindungan konsumen