PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang merupakan hukum pidana formil untuk anak mengatur secara khusus sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Sanksi pidana yang diatur dalam UU SPPA berbeda dengan sanksi pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 71 tidak mencantumkan sanki pidana kurungan dan sanksi pidana denda, UU SPPA juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana pengganti dari pidana kurungan dan pidana denda. Hal ini menjadi permasalah terkait anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dalam hukum materiilnya diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Dalam hal ini sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana yang terdapat dalam UU SPPA dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta peraturan-peraturan yang terdapat dalam UU SPPA.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelanggar tindak pidana lalu lintas berdasarkan UU SPPA ialah sanksi pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana pelatihan kerja.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Sistem Peradilan Pidana Anak