PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PENIPUAN PAKET UMRAH MELALUI JALUR PIDANA : STUDI HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Tingginya minat masyarakat Indonesia dan Malaysia terhadap ibadah umrah menciptakan peluang kejahatan penipuan paket umrah dengan modus yang terus berulang. Kasus-kasus besar seperti First Travel, Abu Tours, PT HMS Yogyakarta, dan PT Annuqa Sumenep di Indonesia, serta Hejira Travel & Tours di Malaysia, menunjukkan bahwa ribuan korban mengalami kerugian materiil besar namun belum sepenuhnya memperoleh pemulihan hak. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah penyelesaian perkara penipuan paket umrah melalui jalur pidana telah memberikan perlindungan yang cukup bagi korban, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengoptimalkan perlindungan korban di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan sistem hukum Malaysia.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif normatif dan konseptual, membandingkan sistem civil law Indonesia dan common law Malaysia. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, Penal Code Act 574, Contracts Act 1950, dan Consumer Protection Act 1999. Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif komparatif, yaitu menguraikan pengaturan dan praktik penyelesaian perkara dikedua negara, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan tiap sistem dasar perumusan rekomendasi kebijakan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan terhadap korban karena gugatan perdata kerap terhambat dan cacat formil dan merumuskan formulasi guna mengoptimalkan perlindungan korban dimasa yang akan datang. Simpulan penelitian merekomendasikan kewajiban escrow account dan pengetatan pengawasan PPIU, serta pembentukan tribunal sengketa jasa perjalanan ibadah dan penguatan mekanisme restitusi bagi korban.