PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKEKERASAN SEKSUAL OLEH PETUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

ABSTRAK
Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya agar terus tumbuh dan berkembang layaknya manusia secara utuh. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh petugas P2TP2A di rumah aman perlu mendapat perhatian yang serius baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan hukum layak ditegakkan mengingat pelaku yang merupakan pekerja sosial anak yang seharusnya melakukan upaya perlindungan, rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual bukan malah menjadi predator anak sehingga akan memperparah efek traumatiknya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual yang mendapati pelecehan seksual oleh petugas rumah aman (P2TP2A).
Jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal sengaja dipilih dalam penulisan skripsi ini. Metode ini mempunyai konsep berupa apa yang tertuang secara tertulis dalam dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Setelah diadakan penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Petugas P2TP2A dapat melalui pemberian sanksi hukum pidana, yaitu melanggar Pasal 76E atau 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana ketentuan sanksi pidananya terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 81 dan pasal 82.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. P2TP2A, Rumah Aman.