KUALIFIKASI YURIDIS PERBUATAN WISATA BENCANA YANG MENGHAMBAT PENYELAMATAN KORBAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Fenomena wisata bencana menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang mendatangi lokasi bencana pada saat proses penanganan bencana masih berlangsung dan berpotensi menghambat penyelamatan korban. Aktivitas tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukumnya karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban memiliki keterkaitan dengan terganggunya pengerahan sumber daya manusia, distribusi logistik, pelaksanaan evakuasi, dan penyelamatan korban yang termasuk dalam ruang lingkup kemudahan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Analisis berdasarkan teori tindak pidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi karakteristik tindak pidana karena terdapat perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, hubungan sebab akibat, unsur kesalahan (mens rea), dan sifat melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun demikian, Pasal 50 ayat (1) belum memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghambatan kemudahan akses sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.