TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN PUPUK BERSUBSIDI DI LUAR WILAYAH TANGGUNGJAWABNYA

ABSTRAK
Indonesia di kenal dengan negara agraris yang Sebagian besar penduduk nya memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian, dalam lingkup pertanian maka pupuk sangat penting bagi pertumbuhan tanaman yang mana pupuk memberikan efek yang sangat besar bagi tanaman sehingga dapat menghasilkan buah yang sangat baik, beraneka ragam upaya pemerintah untuk meberikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pada bidang pertanian khusunya pada bidang sector ketahanan pangan nasional, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan mengenai pengadan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di atur di dalam Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesi Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013, akan tetapi masih banyak peenyelewangan mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi dengan modus mendistribusiskan pupuk bersubsidi ke luar wilayah tanggung jawabnya dengan modus meraup keuntungan yang lebih besar yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan bagi para petani oleh karena itu perbuatan tersebut harus di berikan sanksi yang sepadan apa yang di perbuat nya.
Metode penelitian hukum yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute Aprroach) dengan cara menelaah berbagai undang undang yang berkaitan dengan isu hukum dan pendekatan kasus (Case Aprroach) yang di lakukan dengan cara pendekatan kasus yang berkaitan dnegan isu hukum sedangkan bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan skunder.
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya pelaku yang mendistribusikan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggungjawabnya dapat di mintai pertanggungjawaban serta dapat di kenakan sanksi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomer 77 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutann Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1 huruf b.
Kata Kunci: Pupuk Subsidi, Pendistribusian, Tindak Pidana.