PEMBATALAN TIKET OLEH PENUMPANG PESAWAT TERBANG MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 185 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

ABSTRAK

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri telah mengatur mengenai pengembalian tiket pesawat calon penumpang pesawat terbang (refund ticket). Namun, terdapat potensi ketidak jelasan terkait ketentuan mengenai refund ticket yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015. Pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf (f) terdapat keterangan “dan/ atau sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal”. Keterangan itu memunculkan potensi ketidak jelasan / ketidak pastian mengenai berapa besaran yang harus dikembalikan kepada penumpang. Keterangan tersebut tentu dapat membuat penyedia jasa penerbangan bisa bebas menentukan berapa besaran nominal yang dapat dikembalikan kepada calon penumpang yang dimana ketentuan tersebut juga bisa memunculkan ketentuan yang dapat merugikan calon penumpang.
Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach) serta didukung dengan analisis bahan hukum yang menggunakan metode deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yakni calon penumpang dan maskapai penerbangan harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015, apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh maskapai penerbangan maka perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi apabila kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015 maka perjanjian batal demi hukum. Yang dapat menentukan nominal yang dikembalikan kepada calon penumpang hanya pihak maskapai penerbangan. Kepastian hukum pada Pasal 10 ayat 2 huruf (f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 terletak pada nominal pengembalian yang tidak boleh kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari tarif dasar, sedangkan ketidak pastian hukumnya terletak pada tidak terdapat dasar yang menjadi acuan calon penumpang mendapat nominal paling sedikit atau lebih dari nominal paling sedikit. Kemudian, baik secara penafsiran sistematis maupun gramatikal, ketentuan “dan/ atau sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal” pada Pasal 10 ayat 2 huruf (f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 berlaku secara menyeluruh untuk keseluruhan isi Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015.
Kata kunci: refund ticket, perjanjian, kepastian hukum