ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.sus-TPK/2017/PN MDN)

Abstrak
Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Salah satu tujuana hukum adalah terwujudnya suatu kepastian hukum. Namun hal ini belum betul-betul dapat dirasakan di Indonesia. Beberapa faktor menjadi penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa korupsi terus merajalela di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi termasuk pada kategori tindakan melawan hukum. Yakni suatu perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dan/atau korporasi. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukannya bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum tentang keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yakni isi dari memorandum hukum adalah bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai fakta-fakta pada posisi kasus dalam kasus Binahati B. Baeha, kasus tersebut terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan pasca bencana alam nasional (tsunami-Aceh). Dimana bencana tsunami Aceh dan Nias termasuk bencana alam nasional yang ditetapkan oleh presiden dalam perpu yang diikuti dengan terbitnya perpres No. 30 Tahun 2005.
Kata Kunci : Negara Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum