KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG DAN JASA OLEH DUKUN YANG DIPERJUAL BELIKAN KE MASYARAKAT

Fenomena praktik perdukunan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib masih berkembang di Indonesia dan sering kali digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan barang dan jasa kepada masyarakat. Praktik tersebut dilakukan melalui penjualan benda bertuah, jasa penggandaan uang, pengobatan mistis, maupun ritual tertentu yang dijanjikan dapat memberikan keuntungan atau menyelesaikan permasalahan korban. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai mengatur mengenai praktik kekuatan gaib atau delik klenik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sanksi pidana dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 telah tepat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan barang dan jasa oleh dukun yang diperjualbelikan kepada masyarakat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara normatif dengan metode deduktif untuk mengkaji pengaturan hukum pidana mengenai praktik penipuan berkedok perdukunan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 252 UU No.rn1 Tahun 2023 masih memiliki kelemahan karena lebih menitikberatkan pada perbuatan yang menimbulkan penderitaan melalui kekuatan gaib, sedangkan praktik yang banyak terjadi di masyarakat lebih berkaitan dengan penipuan ekonomi melalui jasa mistis dan barang klenik. Selain itu, ancaman pidana yang relatif ringan dinilai belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan. Ketidakjelasan batas antara praktik spiritual dan tindak pidana penipuan juga menyebabkan kesulitan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih jelas, tegas, dan proporsional agar mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik penipuan berkedok perdukunan.