PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (studi hukum di jawa timur)

ABSTRAK

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat besar, tercantum di dalamnya terdapat keanekaragaman binatang yang sering disebut dengan fauna atau satwa, Meskipun kaya dengan sumber daya alam, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki catatan panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sehubungan dengan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan satwa yang di lindungi. Kejahatan atas satwa liar yang terjadi di Indonesia menghadapi peningkatan yang bersamaan dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Khususnya daerah yang menjadi objek penelitian penulis Salah satu kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi juga terjadi di wilayah Jawa Timur.Perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga menyebabkan semakin maraknya kegiatan tersebut adalah lemahnya penegakan dan perlindungan terhadap satwa. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang, asas-asas dan norma-norma hukum yang masih berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Sanksi untuk pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi belum berjalan dengan maksimal karena sanksi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tidak adanya efek jera, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Sanksi pidana hanya menyebutkan maksimal. Selain itu terdapat beberapa kendala baik pengak hukum, kesadaran masyarakat, sumber daya penegak hukum itu sendiri yang dinilai masih kurang kompeten dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang di lindungi.

Kata kunci : Satwa Liar- Perdagangan- Penegakan hukum