PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA GALANGAN KAPAL DI KABUPATEN BANGKALAN

Investasi di sektor industri galangan kapal memiliki peranan pentingrndalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan yangrnmemiliki posisi strategis dalam kawasan maritim Jawa Timur. Meskipun secararnnormatif pemerintah telah menyediakan kerangka perlindungan hukum melaluirnUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PeraturanrnDaerah Nomor 6 Tahun 2012, realitas di lapangan menunjukkan bahwarnperlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu,rnpermasalahan hukum yang diangkat, yaitu bentuk pelaksanaan perlindunganrnhukum bagi investor sektor galangan kapal di Kabupaten Bangkalan danrnpelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor galangan kapal dalam upayarnpengembangan investasi telah efektif berdasarkan ketentuan Undang-UndangrnNomor 25 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirisrndengan pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatan perundang-undanganrn(statute approach).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investorrngalangan kapal di Kabupaten Bangkalan secara faktual telah dilaksankaan melaluirnperlindungan hukum preventif berupa mekanisme perizinan terpadu,rnpendampingan administratif, serta fasilitasi informasi, dan perlindungan hukumrnrepresif melalui pengawasan serta penerapan sanksi administratif. Namunrndemikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum tercapai secara efektif.rnPada aspek preventif, efektivitas terhambat oleh birokrasi perizinan yang masihrnkompleks dan berjenjang serta belum sinkronnya tata ruang dan kepastianrnpenguasaan lahan. Sementara itu, pada aspek represif, efektivitas belumrnsepenuhnya terwujud akibat lemahnya koordinasi antar instansi dan belumrnkonsistennya pengawasan serta penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu,rnmeskipun perlindungan telah tersedia secara normatif, efektivitas pelaksanaanyarnmasih perlu untuk ditingkatkan agar mampu menciptakan iklim investasi yangrnkondusif di Kabupaten Bangkalan.