ANALISIS HUBUNGAN KONTRAKTUAL NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM PENERAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Secara umum skripsi ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan Asas Keseimbangan Berkontrak mengenai hubungan Negara dan Warga Negara dalam penerapan program/kebijakan Pemerintah terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka melindungi petani khususnya penerapannya di Kabupaten Sumenep.
Metode Pengumpulan data diperoleh dengan cara analisis undang-undang secara mendalam serta ditambah dengan studi pustaka. Analisis undang-undang dikaji mulai dari tataran Undang-Undang sampai Peraturan Bupati mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. serta analisis dalam studi pustaka yang digunakan untuk mendukung dan penguat data hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa patut diduga penetapan kawasan sebagai LP2B telah melanggar hak keperdataan masyarakat Kabupaten Sumenep atas kepemilikan lahannya karena tidak ada kepastian hukum yang tertuang dalam kontrak. Hal ini ditunjukkan dari : 1) ketiadaan rumusan hukum tentang kontrak LP2B; dan 2) ketiadaan kontrak dalam praktek di lapangan. Serta harusnya ketentuan dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka melindungi hak petani yang bersifat private diperlukan mekanisme kontrak dalam kebijakannya.
Kesimpulan dari penelitian ini dengan adanya kekosongan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak pribadi bagi petani pemerintah perlu segera membentuk aturan hukum sebagai dasar perlindungan hak pribadi bagi petani tersebut agar petani mendapat kepastian hukum.