KEWENANGAN BUPATI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK
Pengisian jabatan kepala desa dilakuan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat hal tersebut dilakukan demi tercapainya politik hukum yang terkandung didalam undang-undang desa. Ketika terjadi sengketa hasil pemilihan, kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada bupati yang masuk kedalam bagian dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan yaitu lembaga eksekutif bukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akbiatnya jika kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada kepala daerah dan bagaimana seharusnya kewenangan itu diberikan kepada lembaga negara yang tepat agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu tangan.
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Dengan memberikan penjelasan dari berbagai aspek seperti Pustaka hukum, teori serta aturan aturan terkait. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep yang berhubungan dengan isu hukum.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa sangat berpotensi terjadinya abuse of power, disebabkan kewenangan penyelesaian sengketa diberikan kepada bupati yang merupakan kepala daerah yang juga dipilih langsung oleh masyarakatnya.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan, Kepala desa, Politik hukum