SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN PTUN NOMOR 82/ G/ 2020/PTUN-JKT

Dewasa ini Pelanggaran Pemilu marak terjadi, apabila pelanggaran berkenaan dengan kode etik penyelenggara pemilu maka yang bertugas menyelesaikan adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (untuk selanjutnya disebut DKPP), Adapun bentuk putusan DKPP bersifat Final dan Mengikat sebagaimana dalam Pasal 458 Angka 13 Undang-Undang Pemilu, apabila putusan DKPP memuat pemberhentian maka membutuhkan tindak lanjut dari pejabat Tata Usaha Ngara dalam bentuk KTUN yang kemudian KTUN ini tidak dijarang dijadikan objek di PTUN sehingga menimbulkan ketidak pastian seperti yang terjadi dalam contoh kasus ini, dari permasalahan tersebut maka perlu kiranya dilakukan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sifat final dan mengikat putusan DKPP pasca Putusan PTUN Nomor 82/ G/ 2020/PTUN-JKT yang membatalkan KTUN Nomor 34/ P tahun 2020 yang berimplikasi secara tidak langsung menganulir Putusan DKPP dan Bagaimana konsep penegakan kode etik dimasa mendatang
Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif (Normative legal research) dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konsep,
Hasil Penelitian Sifat Final dan mengikat Putusan DKPP sejatinya sudah selesai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, namun demikian dengan diajukannya gugatan di PTUN dan kemudian PTUN mengabulkan gugatan sehingga memerintahkan Pejabat TUN mencabut KTUN karenanya secara tidak langsung menganulir putusan DKPP sehingga menyebabkan ketidak pastian karenanya sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak ada, Adapun konsep penegakan etik dimasa mendatang yakni DKPP tetap bersifat final dan mengikat berkenaan dengan sanksi tidak sampai pemberhentian mengingat persoalan etika menyangkut apa yang baik atau tidak baik, benar dan buruk, pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia. Maka sudah seyogyanya sanksi etik tidak sampai Pemberhentian karena sanksi etik secara substansi bertujuan mendidik/memberi nasehat untuk tidak mengulangi perbuatannya karenaya rekomendasi yang dikeluarkan dalam putusannya adalah layak atau tidak layak.

Kata Kunci: Sifat final dan Mengikat Putusan DKPP, Penegakan Hukum Administrasi