ANALISIS PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMAKNAI REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sektor pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu area paling rawan korupsi di Indonesia, dengan KPK melaporkan hampir 90% perkara korupsi berkaitan dengan sektor ini. Pengaturan hukum pengadaan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 untuk aspek administratif, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk aspek tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan batas antara kedua rezim tersebut menimbulkan ketidakseragaman persepsi aparat penegak hukum (APH) Hakim, Jaksa, Penyidik, dan Auditor dalam menentukan apakah suatu penyimpangan pengadaan termasuk kesalahan administratif atau tindak pidana korupsi.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, dilaksanakan di empat kabupaten di wilayah Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim, Jaksa, Penyidik, dan Auditor, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan Economic Analysis of Law (EAL).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi aparat penegak hukum dalam memaknai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah terkait tindak pidana korupsi adalah bahwa seluruh APH sepakat pembuktian mens rea merupakan batas fundamental antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, namun perbedaan nyata muncul pada standar pembuktian, ambang batas nilai kerugian, dan mekanisme koordinasi antarlembaga, bahkan antarkabupaten dalam institusi yang sama. Perbedaan persepsi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan tingginya biaya transaksi. Penelitian merekomendasikan harmonisasi standar nasional pembedaan maladministrasi dan tindak pidana korupsi serta penguatan koordinasi APIP-APH secara sistematis.