TINJAUAN YURIDIS ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK SELAMA MASA PANDEMI

ABSTRAK

Persidangan secara elektronik atau bisa disebut dengan e-court, merupakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Di masa pandemi COVID-19 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik ataupun secara tatap muka, hal ini tertuang dalam Pasal 2 PERMA Nomor 4
Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini mengacu kepada Kitab Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan (KUHAP), Pasal 153 KUHAP menjelaskan mengenai asas terbuka untuk umum bahwa dalam persidangan hakim sidang memimpin pelaksanaan persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak. Apabila hakim tidak menyatakan dan membuka persidangan secara terbuka untuk umum maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Dalam hal ini banyak hak hak terdakwa dan masyarakat yang tidak bisa terpenuhi salah satunya yakni hak untuk mendapatkan informasi.
Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan secara historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlu dilakukannya evaluasi kembali mengenai PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Yang belum mengatur secara khusus mengenai asas terbuka untuk umum dalam peradilan yang melibatkan penyiaran di indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Pidana, Persidangan Elektronik, Asas Terbuka Untuk Umum.