URGENSI PENERAPAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DALAM MEMINIMALISIR KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan permasalahan sistemik yang terus mengancam keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa pada periode 2019–2023 terdapat 1.189 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dengan 2.898 tersangka, sementara potensi kerugian negara mencapai Rp 279,9 triliun namun pengembaliannya hanya Rp 28,5 miliar atau kurang dari 0,01% dari total kerugian. Kondisi ini mencerminkan lemahnya efek jera (deterrence effect) dari sistem pemidanaan konvensional yang berlaku selama ini.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penetapan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, serta mengkaji urgensi dan mekanisme penerapan pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) sebagai solusi untuk meminimalisir kerugian negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis yang mengintegrasikan perspektif EAL, menggunakan kerangka teori Becker-Ehrlich tentang optimal deterrence sebagai landasan konseptual, didukung data empiris dari empat kabupaten di wilayah Madura.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penetapan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yakni terdapat ketidakseimbangan struktural antara expected benefit dan expected cost dari perbuatan korupsi, di mana sanksi yang dijatuhkan jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku. Selain itu, metode penghitungan kerugian negara yang ada masih bersifat konvensional dan hanya memperhitungkan kerugian langsung (direct loss) tanpa mempertimbangkan opportunity cost dan dampak ekonomi jangka panjang. Sedangkan urgensi dan mekanisme penerapan pendekatan Economic Analysis of Law dalam meminimalisir kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa menawarkan mekanisme alternatif melalui tiga jalur penanganan, yakni pidana, perdata, dan administratif, yang dipilih berdasarkan analisis cost-benefit secara proporsional. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan optimal deterrence, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara secara berkelanjutan.