PENGEMBALIAN OBJEK EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA YANG OBJEKNYA TIDAK UTUH

Suatu putusan akan dikatakan baik apabila putusan tersebut telah memuat tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada asasnya pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat dijalankan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang artinya sudah tidak terdapat upaya hukum lagi, baik banding maupun kasasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menginformasikan ketentuan hukum terhadap pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh serta meninjau pengadilan yang memiliki wewenang melakukan persetujuan eksekusi serta merta jika perkaranya pada tahap Mahkamah Agung. Sementara itu, manfaatnya secara teoritis adalah memberikan pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia, sedangkan untuk kepentingan praktis yaitu untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu terkait ketentuan hukum terhadap pengembalian objek eksekusi serta merta yang tidak utuh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (consceptual approach). Berdasarkan pengkajian melalui metode pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dalam keadaan tuntutan pemulihan kepada keadaan semula secara fisik.