ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI NO 4 TAHUN 2003 TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL TERHADAP PENGGUNAAN NAMA MAKANAN MIE GOBLIN DIKABUPATEN SUMENEP

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia. Penamaan sebuah produk makanan yang tidak lazim menjadi sebuah problematika yang sering marak terjadi di beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Sumenep. Penggunaan nama makanan mie goblin sangat menarik dan semata-mata mengikuti adanya sebuah trend, dapat kita ketahui bahwasannya nama tersebut merupakan nama yang tidak lazim karena mengandung makna atau arti seram sehingga menarik untuk di kaji lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis hukum Isam dan Fatwa MUI No 4 tahun 2003 tentang penggunaan nama dan bahan.rnDalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Penelitian yang mencari sumber data langsung dari kenyataan sebenarnya di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh peniliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan bertemu langsung. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.rnHasil penelitian dapat diketahui bahwasannya dalam hukum Islam, penamaan produk pada dasarnya hanya semata-mata mengikuti trend dan di perbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, tidak menimbulkan penyesatan (tadlis), serta tidak melanggar norma etika dan kesopanan. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 menegaskan bahwa standarisasi halal tidak hanya mencakup bahan dan proses produksi, tetapi juga aspek yang berpotensi memengaruhi presepsi kehalalan dan kenyamanan konsumen Muslim. Penamaan produk makanan yang tidak lazim memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau resistensi sosial, meskipun secara hukum tidak selalu berimplikasi pada keharaman.